Contoh Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes Terbaru | Patriot Desa

Contoh Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes Terbaru

Patriot Desa Perdes BUMDes – Perdes Pembentukan BUMDes adalah salah satu perdes yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan kata lain, jika suatu desa ingin mendirikan atau membentuk BUMDes, maka pendirian atau pembentukan BUMDes harus ditetapkan/disahkan melalui Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

Apakah Anda sedang mencari contoh perdes tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaru tahun 2019 yang dapat di-download? Apakah Anda mencari contoh struktur BUMDes? Apakah Anda ingin contoh format doc (word) atau pdf-Nya?

Jika iya, maka Anda datang di Situs yang tepat. Situs format-administrasi-desa.blogspot.com ini menyediakan berbagai macam contoh format administrasi desa, mereview contoh BUMDes yang berhasil menjalankan usahanya, serta hal-hal yang diatur dalam Permendes tentang BUMDes. Salah satunya, yang sedang Anda cari, yakni format Perdes Pendirian BUMDes.

Rancangan Perdes BUMDes

Seperti biasa, sebelum kita masuk pada inti pembahasan terlebih dahulu kita perlu mengenal dan memahami apa yang ada atau apa saja poin-poin penting dalam rancangan Perdes BUMDes ini. Berikut ini ulasannya!

Secara garis besar ada 9 (sembilan) dokumen atau format dalam contoh draft rancangan peraturan desa ini :

  1. Naskah Perdes Pendirian/Pembentukan BUMDes 2019
  2. SK Persetujuan BPD
  3. Berita Acara Dan Notulen Rapat
  4. MOU/Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan Bersama
  5. Daftar Hadir Rapat
  6. Undangan Rapat/Sidang
  7. Dokumentasi/Foto
  8. AD ART BUMDes dan SK-Nya
  9. SK Pengurus BUMDes (dan Struktur BUMDes)

Sebagaimana rancangan-rancangan Perdes lainnya, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus membahas dan menyepakati (menyetujui) rancangan Perdes tentang Pendirian BUMDes ini. Pembahasan dan Persetujuan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Mengenai draft Perdes Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes adalah jenis rancangan Perdes yang bisa diprakarsai atau diusulkan oleh Pemerintah Desa maupun oleh BPD. Lalu bagaimana jika Pemerintah Desa dan BPD sama-sama mengusulkan Perdes ini? Untuk persoalan ini, Anda bisa lihat di : Perdes Usulan BPD dan Perdes Usulan Pemerintah Desa.

Pembentukan BUMDes

Yang mau Kami katakan adalah baik usulan/inisiasi dari Pemerintah Desa maupun BPD, sama-sama melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak. Jika tidak, maka rancangan Perdes ini tidak bisa ditetapkan menjadi BUMDes

Intinya adalah jika rancangan Perdes Pembentukan BUMDes ini disusun oleh Pemerintah Desa setelah dikonsultasikan ke masyarakat, maka selanjutnya draft rancangan perdes tentang pembentukan BUMDes ini harus disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Jika draft Perdes tersebut sudah disampaikan kepada BPD, maka BPD kemudian membuat agenda rapat bersama dengan mengundang Pemerintah Desa.

Lebih lanjut, Baca : Contoh Surat Undangan Rapat BPD tentang Pendirian BUMDes

Namun jika draft rancangan Perdes BUMDes tersebut diprakarsai dan disusun oleh BPD, maka BPD harus mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan dan persetujuan atas rancangan Perdes tersebut.

Dalam sidang paripurna BPD untuk membahas dan menyetujui draft perdes ini, sidang atau musyawarah harus dihadiri oleh 50% plus 1 dari seluruh anggota BPD yang ada. Dengan kata lain, jika seluruh Anggota BPD-nya 5 (lima) orang, maka setidaknya harus dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota BPD. Jika anggota BPD-nya 7 (tujuh) orang, maka minimal dihadiri oleh 4 (empat) orang anggota BPD. Inilah yang kemudian disebut dengan Kuorum.

Jika sudah quorum, maka rapat bersama sudah bisa dimulai. Dan apa-apa saja yang dibahas dan disetujui dalam rapat ini nantinya akan dicatat melalui Berita Acara dan Notulensi.

Lebih lanjut : Contoh Berita Acara dan Notulen Rapat Pembahasan Pendirian BUMDes

Selain itu, para peserta rapat ini juga harus didata atau dilakukan pendataan melalui daftar hadir peserta dan juga harus bertandatangan atau di-paraf.

Memorandum of Understanding

Jika BPD dan Pemerintah Desa secara bersama-sama telah menyetujui atau menyepakati rancangan perdes tersebut. Maka selanjutnya, kedua belah pihak yang diwakili oleh Ketua BPD sebagai perwakilan dari BPD dan Kepala Desa sebagai perwakilan dari Pemerintah Desa harus menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan/MOU (Memorandum of Understanding) bersama.

Lihat juga : Contoh Nota Kesepakatan BPD dan Kepala Desa Atas Rancangan Perdes Pendirian BUMDes

Selain dokumen-dokumen tersebut, ada 1 (satu) lagi dokumen yang tidak kalah penting untuk menetapkan dan mengesahkan kesepakatan bersama atas pembahasan persetujuan rancangan Perdes Pendirian BUMDes, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Lihat juga : Contoh SK BPD tentang Persetujuan Perdes BUMDes

Rangkaian kegiatan perencanaan penyusunan, pembahasan dan persetujuan rancangan perdes ini seyogyanya di-dokumentasi-kan dengan baik, tidak hanya menggunakan tulisan seperti yang tercatat dalam berita acara maupun daftar hadir, tapi juga dalam bentuk dokumentasi foto atau video.

Proses dokumentasi ini juga tidak boleh dianggap remeh. Dalam proses pelaporan, nantinya dokumentasi ini menjadi salah satu bukti dalam laporan.

Untuk lebih lanjut mengenai soft copy contoh format lengkap dan terbaru dokumen Perdes BUMDes beserta Lampiran : Bagan Struktur Organisasi BUMDes ini. Silahkan Sobat Desa download secara gratis (free) melalui link download berikut ini :

DOWNLOAD PERDES PENDIRIAN BUMDES DOC <<== Download Disini

Perlu diketahui mengenai mekanisme kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Nantinya, Perdes ini akan menjadi acuan dalam proses pemilihan pengurus/pengelola Badan Usaha Milik Desa dan pengelolaan BUMDes lebih jauh.

Mengenai Organisasi kepengurusan pengelola Badan Usaha Milik Desa yang telah terpilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Salam Patriot Desa

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *